infobumi.com, BANTEN, | Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Moh. Rano Alfath meminta aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk intensifikasi pengawasan terhadap pelaku-pelaku industri pabrik di Provinsi Banten.
Hal ini ia sampaikan ditengah santernya isu polusi udara yang diduga disebabkan oleh operasi pabrik-pabrik yang lumayan masif di wilayah Banten.
“Saya minta aparat kepolisian di seluruh wilayah Banten hari ini turun untuk periksa perizinan dan kepatuhan para pelaku industri khususnya pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah yang diduga potensial menyebabkan pencemaran, mau itu terhadap udara, tanah, atau air,” kata Rano kepada wartawan, senin (18/09/2023).
“Cek perizinan dan hasil amdalnya, apalagi dalam hal pengelolaan limbah B3. Apakah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Kalau memang terbukti melakukan pencemaran dan tidak sesuai, langsung tindak tegas,” ujarnya
Legislator asal PKB itu mengaku sudah cukup banyak menerima aspirasi dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan di kawasan industri. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga kesehatan masyarakat.
Menurutnya tidak sedikit masyarakat mengeluh sakit akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif seperti pembakaran batubara atau asap industri yang berlebihan.
“Dari dewasa sampai anak-anak menderita infeksi saluran pernapasan bahkan sampai pencernaan, kan kasihan. Sedangkan timbal balik yang mereka terima dari pabrik-pabrik ini juga belum tentu seberapa,” kata politisi yang akrab disapa Bang Rano itu.
Untuk itu, kata Rano, perlu inisiatif dan perlakuan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.
Lebih lanjut Rano menjelaskan ia pun sangat setuju bahwa kawasan industri merupakan salah satu katalis penggerak ekonomi bangsa. Tapi dalam praktiknya juga harus sesuai prosedur dan undang-undang agar tidak merugikan masyarakat.
“Untuk itu saya minta aparat turun untuk cek legalitas operasional mereka dan hasil amdalnya agar pengurangan emisi udara bisa kita maksimalkan. Dari DPR juga akan diusulkan untuk menggodok kebijakan jangka panjang terkait polusi udara ini karena statusnya sudah gawat sekali,” tutup Rano.
(Red)
Komentar